SIDOARJO| Bupati H. Subandi menemui warga Desa Tambaksawah dan Desa Tambakrejo, Waru Sidoarjo, Rabu (26/11/25) di Balai Desa Tambaksawah. Rapat koordinasi. Yang hadir, antara lain, Pemkab Sidoarjo, camat, kepala desa, perwakilan Polsek dan Koramil Waru, perwakilan pengusaha di wilayah tersebut, termasuk warga yang terdampak banjir.
Rapat membahas tiga persoalan penting di kedua desa tersebut. Masing-masing adalah banjir yang setiap tahun melanda Desa Tambaksawah dan Tambakrejo. Status jalan setempat yang belum diserahkan ke pemerintah daerah. Dan, banyaknya bangunan liar (bangli) yang berada di sempadan sungai.
”Sejak saya masih sekolah di sini sudah banjir. Jika ketiga persoalan tersebut tidak segera diselesaikan, aktivitas ekonomi masyarakat akan terus terganggu,” ungkap Bupati H. Subandi.
Ia menegaskan, forum koordinasi itu menjadi ruang penting untuk membahas tiga persoalan pokok tersebut yang selama bertahun-tahun menghambat penanganan banjir. Untuk itu, disampaikan dua hal soal status jalan.
Bupati H. Subandi meminta jalan industri Desa Tambaksawah dan Tambakrejo diserahkan kepada Pemkab Sidoarjo. Dengan begitu, ruas jalan tersebut bisa diperbaiki dengan anggaran APBD Sidoarjo. Ditinggikan, dibeton, dari Pos Polisi setempat hingga kawasan Gedongan.
Revitalisasi jalan di wilayah Waru, lanjut Bupati Subandi, menjadi prioritas utama Pemkab Sidoarjo. Sejumlah titik telah dan sedang dikerjakan Seperti ruas Jalan Desa Kureksari ke Ngingas, Brebek ke Wadungasri, Jalan Desa Tambaksawah ke Tambakrejo, serta Tambaksumur.
Jalan-jalan tersebut dibeton.
Jalan industri juga direncanakan dibeton setebal 45 cm agar lebih kuat menahan beban kendaraan yang beraktivitas di lingkungan industri. Supaya tidak mudah rusak saat tergenang air.
Bupati H. Subandi juga meminta Pemerintah Desa Tambaksawah dan Tambakrejo serta para warganya untuk membongkar bangunan liar (bangli) yang banyak berdiri di sempadan sungai. Keberadaan bangli sering menjadi pemicu banjir. Sebab, posisinya menghambat normalisasi sungai. Banyak pula yang buang sampah sembarangan ke sungai.
“Kalau tidak segera dibongkar dan warga terus dirugikan, saya yang bertanggung jawab,” tegasnya.
Dalam pertemuan dengan warga itu, Bupati H. Subandi juga menyampaikan langkah-langkah mitigasi untuk mencegah dan mengatasi banjir di wilayah Kecamatan Waru tersebut. Di antaranya, Pemkab Sidoarjo akan menormalisasi sungai yang mengalami pendangkalan.
Selain itu, mengerahkan alat berat untuk membuka saluran jalur-jalur saluran air yang tersumbat di kawasan industri setempat. Pemkab Sidoarjo juga meningkatkan kapasitas pompa penyedot gengangan.
Satu lagi solusi yang disiapkan untuk menanggulangi banjir di wilayah Kecamatan Waru. Pemkab bakal membangun embung seluas 12 hektare sebagai pengendali banjir. Sekaligus, bisa pula dimanfaatkan untuk tempat wisata dan pemberdayaan UMKM.
”Proyek tersebut kini memasuki tahap konstruksi,” tambahnya.
Bupati Subandi berharap jalan industri segera diserahkan ke Pemkab Sidoarjo. Perusahaan di wilayah setempat juga diharapkan turut berkontribusi dalam perbaikan jalan sebagai bentuk kepedulian kepada lingkungan.
Bupati Subandi pun meminta dukungan masyarakat agar program betonisasi jalan dan normalisasi sungai berjalan lancar. Agar banjir di Desa Tambaksawah dan Tambakrejo bisa teratasi.
“Kita ingin jalan mulus, saluran air bersih, dan warga kita tidak kebanjiran lagi,” ungkap Bupati Subandi
Bupati H. Subandi juga melihat langsung banjir di Desa Kedungbanteng dan Desa Banjarsari Kecamatan Tanggulangin Kabapaten Sidoarjo. Berharap bencana banjir itu tidak berlarut-larut dan ada solusi yang tepat.
“Kita akan focus menangani masalah banjir ini, Insya Allah minggu depan kita undang ITS. Supaya ada mitigasi dan assesmen banjir di Kedungbanteng ini,” kata Bupati H. Subandi, Kamis (27 /11/ 25).
Bupati Sidoarjo H. Subandin, berharap pada masa mendatang bencana tahunan berupa banjir di Desa Kedungbanteng, Desa Banjarsari, dan desa-desa lain menemukan solusi yang tepat. Pemkab Sidoarjo akan kembali melibatkan ITS untuk melakukan kajian dan merancang upaya yang tepat untuk memitigasi sekaligus mengatasi banjir.
“Saya kasihan sama masyarakat. Setiap tahun banjir. Mereka pasti jenuh. Kok setiap tahun tetap seperti ini,” tegasnya.
Bupati Sidoarjo, H. Subandi berharap langkah-langkah penanganan banjir di Desa Kedungbanteng dan sekitarnya benar-benar terencana dengan baik. Kalau ada peninggian, benar-benar terukur berapa tingginya. Diukur dengan tepat dari batas jalan jauh di depan sekolah. Agar peninggian lahan di Kedungbanteng tidak berulang-ulang.
Lebih-lebih, Pemkab Sidoarjo sudah punya alat sejenis waterpass yang sudah dilengkapi teknologi digital. Agar peninggian tanah dilakukan dengan tepat untuk paling tidak beberapa tahun ke depan. Seperti peninggian tanah di SMP Negeri 2 Tanggulangin agar tidak terdampak banjir di Desa Kedungbanteng ini.
Masih menurut, Bupati Sidoarjo, H. Subandi menyatakan akan mengkaji dan memikirkan kembali gagasan untuk merelokasi sekolah di Desa Kedungbanteng tersebut. Rencana itu sudah muncul saat dirinya masih menjabat Wakil Bupati Sidoarjo.
Ada pula usul untuk membangun embung di Kecamatan Tanggulangin. Usul tersebut juga menjadi bahan pertimbangan bagi Pemkab Sidoarjo. Sejalan dengan rencana pembangunan embung di Kecamatan Waru dengan lahan 12 hektare. Termasuk, pembuatan embung di Kecamatan Kota Sidoarjo.
”Namun, semua perlu ada kajian lebih dulu. Jangan sampai setelah dibangun tidak ada manfaatnya,” ucapnya.
Bupati Sidoarjo Subandi terlihat kecewa berat. Menyaksikan lambatnya proyek pembangunan boezem (rumah pompa) di Sungai Kedungpeluk, Kecamatan Candi, Bupati Subandi memperingatkan kontraktor pelaksana agar tidak main-main. Keterlambatan proyek senilai lebih dari Rp 7 miliar itu akan menyusahkan masyarakat.
”Kalau ada apa-apa dengan proyek ini, yang susah nanti masyarakat Tanggulangin. Saya peringatkan, jangan main-main kontraktornya,” ujarnya saat melakukan sidak ke lokasi proyek boezem Kedungpeluk, Candi, Kamis (27/11/25)
Bupati Subandi didampingi oleh Kepala Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air (BM SDA) Dwi Eko Saptono. Ada juga Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sidoarjo Sabino Mariano, serta camat dan kepala-kepala desa sekitar lokasi proyek.
Bupati H. Subandi, agak marah, karena melihat progres proyek boezem tersebut masih jauh dari selesai. Seharusnya boezem bisa rampung Desember 2025. Ternyata belum terlihat realisasi yang signifikan. Informasinya, progres proyek tersebut baru mencapai 40-an persen.
Yang paling menyedihkan, menurut Bupati Subandi, ialah pembangunan lantai bawah boezem. Di bagian bawah proyek baru terlihat beton semen yang masih basah. Artinya, baru digarap.
Padahal, yang terpenting dalam proyek boezem itu seharusnya menyelesaikan bagian lantai dulu. Sebab, jika lantai sudah selesai, air dari Sungai Kedungpeluk bisa dialirkan. Tidak mengganggu proyek bagian atas.
”Kalau lantai bawah tidak selesai, beban moral kita tinggi. Buangan air dari Tanggulangin terganggu. Ini koreksi lagi bagi pelaksana,” tegasnya.
Bupati Subandi tidak bisa menerima alasan lambatnya proyek boezem tersebut akibat kondisi cuaca. Sebab, kontraktor pelaksana pasti sudah memperhitungkan itu dari awal. Kontraktor sudah tahu itu soal cuaca ini. Kontarktor pun bisa menghitung. Menerima pekerjaan bulan berapa, dikerjakan berapa hari. Musim hujan berapa hari. Kontraktor sudah bisa memperhitungkannya.
”Kalau sudah tahu dan tidak sanggup ya jangan ambil lah kerjaan ini,” katanya.
Kalau curah hujan tinggi, air dari Tanggulangin terganggu, Pemkab Sidoarjo yang akan dikomplain masyarakat. Jadi, menggarap boezem itu sejak awal harus hati-hati. Mana yang harus dikerjakan dulu. Kalau yang lantai bawah sudah selesai, cuaca buruk, air masih bisa dialirkan dan tidak ada masalah.
”Kalau seperti ini bagaimana Tanggulangin nanti,” tegasnya lagi.
Bupati Subandi menyatakan akan merapatkan lagi untuk mengevaluasi dan mengoreksi proyek-proyek yang progresnya lambat hingga hari ini. Jangan sampai terjadi lagi pada 2026. Kontraktor yang suka main-main dalam menggarap proyek di Sidoarjo bakal diputus semua.@adv

