By newmemojatim 
MALANG | Upaya membangun keluarga berkualitas dan menekan angka stunting membutuhkan kerja sama semua pihak. Hal ini disampaikan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Dr. H. Wihaji, S.Ag., M.Pd., yang mendorong sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mengoptimalkan program Taman Asuh Sayang Anak (TAMASYA) serta Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (Genting).
Pernyataan tersebut diungkapkan Wihaji saat berdialog dan berdiskusi bersama penyuluh Keluarga Berencana (PKB) serta kader Bangga Kencana se-Kota Malang, Jawa Timur, di Aula Temu Kader, Mini Block Office Pemkot Malang, Selasa (12/8/25).
Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian kunjungan kerja Menteri di Kota Malang. Ratusan peserta hadir, terdiri dari kader UPPKA, BKB, BKR, BKL, IMP/Sub IMP, Tim Pendamping Keluarga (TPK), Penyuluh KB, Saka Kencana, Forum GenRe, dan PIK Remaja.
Dalam kesempatan tersebut juga disosialisasikan program Quick Wins SIDAYA (Lanjut Usia Berdaya), yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup lansia, menciptakan rasa aman, serta mendorong peran multi-sektor dalam pendampingan bagi warga lanjut usia.
Menurut Wihaji, data menunjukkan sekitar 71 ribu perempuan di Indonesia memilih untuk tidak memiliki anak meski sudah menikah. Fenomena ini, jelasnya, dipengaruhi oleh faktor ekonomi, gaya hidup, hingga perubahan peradaban yang mengubah persepsi tentang kebahagiaan.
“Saya menghormati pilihan pribadi, tetapi sebagai Menteri tentu pemerintah harus hadir. Melalui program TAMASYA, kami ingin memastikan kekhawatiran mereka terjawab. Misalnya, jika takut tidak ada yang mengasuh anak karena bekerja, kami siapkan taman penitipan anak yang dikelola pemerintah, swasta, atau korporasi,” ujar Wihaji.
Ia menjelaskan, program TAMASYA telah bekerja sama dengan enam kementerian, termasuk Kementerian Lingkungan Hidup, untuk memastikan setiap perusahaan terutama yang mempekerjakan banyak perempuan menyediakan fasilitas penitipan anak yang aman dan layak.
Selain itu, Wihaji juga memaparkan Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting, yang fokus membantu kebutuhan di luar jangkauan bantuan pemerintah, seperti penyediaan air bersih, sanitasi, dan pencegahan pernikahan dini.
“Stunting bukan hanya soal gizi. Karena itu, kami melibatkan korporasi, BUMN, swasta, bahkan penyuluh KB untuk menjadi orang tua asuh. Prinsipnya pentahelix, semua pihak terlibat,” tegasnya.
Sebelumnya, Menteri Wihaji meninjau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kecamatan Klojen, Kota Malang. Ia mengecek langsung penyaluran bantuan bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD.
“Dari total 3.000 penerima manfaat per SPPG atau setiap SPPG, sekitar 300 di antaranya adalah ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Sebagian besar sudah menerima bantuan Makanan Bergizi (MBG), sisanya segera kita daftarkan,” ungkapnya.
Dalam kunjungan tersebut, Wihaji juga memastikan adanya sinergi lintas sektor. Bantuan sanitasi disokong Kadin, rehabilitasi rumah dibantu Baznas, sementara sembako dan pemenuhan gizi didukung program MBG.
Ia menegaskan, pendataan, distribusi, dan evaluasi penerima manfaat akan terus dilakukan oleh Tim Pendamping Keluarga (TPK) di tingkat daerah. Secara nasional, tercatat hampir 8,6 juta ibu hamil, ibu menyusui, dan balita sebagai sasaran program. Dari jumlah tersebut, lebih dari 200 ribu sudah menerima manfaat.
SPPG, menurutnya, tidak hanya diperuntukkan bagi anak sekolah, tetapi juga untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Di Malang, dari total penerima manfaat, 49 persen sudah menerima layanan, sementara sisanya masih dalam tahap persiapan dan uji coba.
Terkait biaya operasional, Wihaji menyebut bervariasi. Rata-rata, setiap pengantaran bantuan kepada penerima manfaat dihargai seribu rupiah per anak.
“Kalau satu orang mengantar untuk 20 penerima manfaat, berarti 20 ribu per hari. Tinggal dikalikan jumlah hari dalam sebulan,” jelasnya.@Humas