Lurah bagi-bagi Proyek Dakel ke Penyedia (2).

SURABAYA| Proyek Dana Kelurahan (Dakel) di Kelurahan Medoan Semampir Sukolilo menjadi sorotan LSM Lembaga Pengaduan Pembelaan Rakyat (LPPR) Jatim. Pasalnya proyek di kelurahan tersebut yang selama ini dibilang dari DPRD Surabaya atau istilahnya Pokir (Pokok Pikiran Rakyat) oleh Moerita SH, Lurah Medokan Semampir ternyata omong kosong. Sebab setelah ditelusuri oleh LSM LPPR Jatim di lapangan, proyek pengerjaan saluran dan paving itu yang mengerjakan adalah kontraktor, padahal di kelurahan Medokan Semampir ada Pokmas (Kelompok Masyarakat).

“Kenapa harus kontraktor kan ada Pokmas,” tanya M. Rusadi, ketua LSM LPPR Jatim.

Ditegaskannya, Pokmas ini dibentuk untuk mewakili seluruh komponen masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di desa atau wilayah tertentu.

“Dengan melibatkan Pokmas, proses pengadaan material atau pelaksanaan kegiatan dapat menjadi lebih transparan dan akuntabel karena masyarakat terlibat dalam proses pengambilan keputusan,” paparnya.

“Dengan Pokmas berarti memberdayakan masyarakat sekitar (kel Medokan Semampir), dan program ini adalah program yang dibuat Walikota Surabaya,” sambung M.Rusadi menegaskan.

Nah, karena tidak melibatkan Pokmas, Ia pun menduga ada pungli di kelurahan Medokan semampir. Terkait pungli ini, dirinya akan melaporkan ke Aparat Penegak Hukum (APH).

“Biarkan proyek jalan dulu Mas nanti kalau sudah terbayar dan jaminan pemeliharaan habis baru kita buat lapuran ke APH,” kelakar M. Rusadi   Ketua LSM LPPR Jatim pada newmemojatim.net, Rabu (21/5/25).

Sementara itu sebelumnya, Bagyo Widodo ST, Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Pembangunan Kel Medokan Semampir yang mengatakan bilamana ingin mendapatkan proyek (dakel) di kelurahannya agar menghubungi Ketua DPRD Surabaya, ternyata juga omong kosong. Sebab setelah di crosscheck dengan menghubungi Adi Sutarwijono, Ketua DPRD Surabaya melalui WhatsApp-nya dikatakan tidak benar.

“Saya tidak pernah urusan dengan Dakel. Itu kewenangan pihak kelurahan. Kalau ada pernyataan pihak kelurahan seperti itu, saya membantah, tidak betul. Berarti Pokir dibuat alat saja untuk memuluskan KKN,” kata Politisi PDIP Surabaya yang akrab di sapa Awi ini melalui ponselnya. @bersambung.